Reporter Ninda Iswara - Berikut pengertian lengkap konsep perwilayahan, tujuan, hingga manfaatnya! Meski memiliki kemiripan, wilayah dan perwilayahan cukup berbeda. Konsep wilayah dan perwilayahan selalu berkaitan dan tak mungkin terlepas dari kajian ilmu geografi. Saling berkaitan, ada perbedaan konsep di antara keduanya. Wilayah merupakan area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Sedangkan perwilayahan memiliki peran yang cukup penting dalam suatu program perencanaan. Hal ini dikarenakan perwilayahan sangat berguna untuk mengetahui variasi karakter dalam suatu wilayah tertentu. Perwilayahan juga membuat kita mengetahui ciri khas suatu wilayah. Baca juga Mengenal Pengertian dan Konsep Wilayah, Berikut Penjelasan Lengkapnya! Baca juga Mengenal Kenampakan Alam Indonesia, Ada Pegunungan hingga Dasar Laut yang Indah, Ini Penjelasannya! Ilustrasi peta - unsur-unsur peta Pengertian perwilayahan Definisi perwilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu. Perwilayahan regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Oleh karena itu, perwilayahan erat dengan pemerataan pembangunan. Perwilayahan juga dibagi berdasarkan sumberdaya lokal seperti yang terjadi di Indonesia.
Berdasarkanpendapat-pendapat, dapat disimpulkan bahwa Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat (agency) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam wilayah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang
87804 jiwa.Kota Sungai Penuh memiliki 8 kecamatan yang cocok untuk wilayah perkotaan kecil.7 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerahkota yang mana bersifat otonom. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah
Wilayah Formal – Pembahasan di dalam artikel ini menggunakan istilah wilayah, sehingga kita terlebih dahulu perlu mengerti dan memahami dengan tepat mengenai definisi wilayah, untuk menghindari pemahaman yang kurang lengkap mengenai konsep sesungguhnya. Gagasan dan pemikiran tentang konsep wilayah telah banyak bermunculan, tetapi kenyataan menunjukkan masih adanya kesimpangsiuran dan ketidaksepakatan mengenai arti wilayah itu sendiri. Kondisi ini sebenarnya mencerminkan beraneka-ragamnya disiplin ilmu yang terlibat dalam studi-studi kewilayahan. Pembicaraan tentang konsep wilayah, meliputi pembahasan mengenai pengidentifikasian wilayah, yakni tentang cara menentukan batas-batas suatu wilayah. Pertanyaan yang mengemuka misalnya, apa perbedaan yang ada antara satu wilayah dan wilayah lain? Apa makna dari perbedaan tersebut? Apakah perbedaan antarwilayah-wilayah itu berlaku tetap atau dapat berubah-ubah? Mengapa sejumlah wilayah dapat dikatakan homogen? Atau, mengapa ada wilayah yang terdiri atas berbagai karakteristik tertentu? Apakah batas-batas wilayah itu muncul secara alamiah, meskipun tidak ada campur tangan manusia? Ataukah batas wilayah sebenarnya tidak ada dan batas-batas yang tampaknya “ada” tersebut merupakan hasil kreasi pikiran manusia? Semua persoalan ini hendak dicoba untuk dijawab dalam artikel ini, termasuk berbagai istilah yang berkaitan erat dengan wilayah. Sembarang tempat, lingkungan, sekitaran, negara, benua, kota, desa, dan aneka wujud lain dari tempat di muka bumi ini dapat disebut sebagai “wilayah”. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, beberapa istilah yang akan ditinjau, antara lain daerah, distrik, kawasan, lahan, lingkungan, ruang, regional, wilayah, dan zona. Masing-masing istilah tersebut diuraikan secara rinci di bawah ini. Kajian Kewilayahan di IndonesiaKonsep Wilayah Formal dan Wilayah Fungsional1. Wilayah Formal2. Wilayah FungsionalRekomendasi Buku & Artikel TerkaitKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Kajian Kewilayahan di Indonesia Daerah kata benda memiliki pengertian, yaitu Bagian permukaan bumi yang berhubungan dengan keadaan alam dan berbagai ciri khususnya; Lingkungan pemerintah, wilayah selingkungan tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, dan kawasan; Tempat-tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota wilayah; Tempat-tempat dalam satu lingkungan yang sama keadaannya atau bersifat homogen iklim, mata pencaharian; Tempat-tempat yang mengalami suatu peristiwa yang sama; Bagian permukaan tubuh. Adapun distrik kata benda, memiliki dua arti, yaitu Bagian kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu, wilayah; Daerah bagian dari kabupaten yang pemerintahannya dipimpin oleh pembantu bupati; kawedanan. Sehubungan dengan kedua arti di atas, pengertian distrik hanya relevan pada saat sistem kawedanan masih berlaku. Oleh karena itu, dengan tidak adanya sistem kawedanan, pengertian distrik di atas tidak tepat lagi untuk digunakan. Kawasan kata benda didefinisikan sebagai daerah tertentu yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya kawasan berikat, yang didefinisikan sebagai daerah tertentu yang terikat terkena peraturan khusus pabean. Lahan kata benda didefinisikan sebagai tanah terbuka atau tanah garapan. Misalnya lahan garapan yang berarti tanah pertanian yang akan digarap. Lingkungan kata benda terbentuk dari kata kerja lingkung, yang artinya memberi batas pagar sekeliling, sedangkan lingkungan menurut KBBI memuat empat arti, yaitu Daerah yang termasuk di dalamnya; Bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa; Golongan, kalangan; Semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Wilayah kata benda yang menjadi kata kunci di dalam artikel ini memiliki dua arti, yaitu suatu daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan dan lingkungan daerah provinsi, kabupaten, dan kawedanan. Perlu diingat bahwa kata lingkungan memiliki makna “batas”, sehingga lingkungan daerah berarti suatu daerah dengan batas tertentu, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Adapun menurut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional 2002, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Ada satu kata yang terkait erat dengan istilah wilayah yaitu teritorial, yang didefinisikan oleh KBBI sebagai bagian wilayah hukum suatu negara. Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa istilah daerah memiliki arti yang lebih umum dibandingkan istilah kawasan, lingkungan maupun wilayah. Dalam perkembangannya, selain memiliki ketujuh arti seperti diuraikan sebelumnya, istilah “daerah” juga memuat pengertian opposite dari kata “pusat”. Hal ini terkait dengan arti kedua dalam KBBI seperti disebut di atas. Oleh karena itu, sering kali dirasakan kurang tepat jika suatu lingkungan tertentu disebut daerah, sehingga istilah daerah tidak digunakan di dalam konteks artikel ini. Terlepas dari betul tidaknya pengertian tersebut, kenyataan yang ada ialah bahwa kita sering menggunakan istilah daerah untuk menyebutkan suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Kebiasaan ini muncul sebagai akibat penerapan sistem sentralistik dalam waktu yang cukup lama di Indonesia. Dalam sistem sentralistik, penggunaan istilah “pusat” dan “daerah” lebih menunjukkan persepsi bahwa pusat dipandang superior dibandingkan dengan daerah. Terlepas dari soal pendikotomian di atas, sebagian pihak lebih memandang istilah wilayah sebagai suatu kesatuan yang secara jelas dapat diidentifikasikan, serta dinamakan sebagai “wilayah alami”. Sementara bagi pihak lain, wilayah hanyalah suatu hasil dari imajinasi dalam bentuk klasifikasi. 1. Wilayah Formal Wilayah formal adalah wilayah geografis yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu, sehingga konsep wilayah ini sering disebut sebagai konsep wilayah homogen homogeous region concept. Bagian-bagian yang ada di dalam suatu wilayah, dianggap memiliki keseragaman tertentu. Berbagai kriteria keseragaman yang digunakan di sini ditentukan terlebih dahulu predetermined. Suatu wilayah dikatakan memiliki karakteristik homogen jika ada suatu karakteristik tertentu yang berlaku umum dan dapat diterapkan kepada semua bagian dalam wilayah tersebut. Karakteristik homogen itu dapat berupa kesamaan aktivitas ekonomi, kondisi geografis atau sosial budaya. Awalnya, kriteria yang digunakan dalam pendefinisian wilayah formal lebih mengacu kepada karakteristik fisik seperti topografi, iklim atau vegetasi, dan dikaitkan dengan konsep penentuan secara geografis; batas-batas alam merupakan faktor utama yang membatasi suatu wilayah. Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya perubahan dengan menggunakan kriteria ekonomi, seperti wilayah yang umumnya memiliki aktivitas terbesar industri atau pertanian, bahkan kemudian juga menggunakan berbagai kriteria sosial dan politik, seperti kecenderungan pilihan partai politik. Wilayah alamiah diartikan sebagai wilayah formal secara fisik. Perhatian kepada bentuk wilayah ini sebagian timbul dari kenyataan bahwa faktor-faktor fisik geografis cenderung lebih stabil dibanding faktor-faktor lain, seperti ekonomi yang lebih bersifat dinamis. Oleh karena itu, penggunaan faktor fisik akan jauh lebih memudahkan dalam mempelajari wilayah. Namun demikian, dalam pandangan untuk menjelaskan wilayah menurut faktor fisik sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Teori Evolusi yang dikemukakan Darwin. Sejalan dengan konsep Darwin tentang seleksi alami, para ahli geografi meyakini bahwa kelangsungan hidup manusia tergantung kepada kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Itulah sebabnya muncul pendapat bahwa untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap lingkungan, manusia harus mempelajari lingkungan fisiknya berada. Wilayah formal ekonomi pada umumnya ditentukan berdasarkan peranan sektor ekonomi yang dominan di suatu wilayah, misalnya seperti wilayah pertambangan migas di Bontang atau wilayah perkebunan kelapa sawit di Kisaran, dengan tidak mengabaikan sifat fisik yang ada di wilayah tersebut. Pembagian wilayah formal ekonomi di Inggris pernah dilakukan oleh Stamp dan Beaver dengan membagi Inggris menjadi 19 wilayah pertanian dan 13 wilayah industri Glasson, 1990. Berbagai upaya yang dilakukan kemudian untuk menentukan batas-batas wilayah formal ekonomi didasarkan atas kriteria seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pembagian wilayah North West di Inggris yang dilakukan oleh Smith yang membagi wilayah menurut kriteria sosial ekonomi majemuk multiple socio-economic criteria Glasson, 1990. Dalam upaya tersebut, Smith menggunakan metode multivariat untuk mengidentifikasi pembagian wilayah. Terdapat suatu masalah dalam penerapan konsep ini, yang memungkinkan bahwa keseragaman yang diperoleh menurut sebuah kriteria bisa saja sebenarnya tidak homogen jika menggunakan kriteria yang lain. Sebagai contoh, ada suatu wilayah yang terbentuk karena kesamaan aktivitas ekonominya yaitu industri. Namun, sebenarnya di dalam wilayah tersebut tingkat pendidikan masyarakat sangat bervariasi. Jika pengambil kebijakan di wilayah tersebut ingin membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor industri berteknologi tinggi, padahal sebagian masyarakat pendidikannya tidak sesuai dengan industrialisasi berteknologi tinggi, dapat dibayangkan kegagalan yang akan terjadi. Tidak mungkin mentransformasi pendidikan masyarakat secara cepat karena umumnya investasi sumber daya manusia membutuhkan waktu yang panjang. Akibatnya, pengembangan wilayah tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Konsep wilayah homogen mensyaratkan bahwa kriteria keseragaman yang ada di dalam suatu wilayah memang lebih dominan dibandingkan dengan perbedaan yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, konsep ini menjadi menarik bagi para ahli yang banyak menggunakan teknik analisis non-spasial, seperti ahli makro ekonomi regional dan analis neoklasik. Menurut model makroekonomi regional, ada suatu pandangan bahwa pertumbuhan suatu wilayah secara keseluruhan lebih penting daripada sekadar pertumbuhan yang terjadi pada bagian-bagian tertentu di wilayah tersebut. Dengan demikian, suatu perekonomian nasional dapat dipandang sebagai kumpulan ruang yang saling terpisah yang disebut wilayah, tetapi wilayah haruslah memiliki karakteristik homogen tertentu. Inilah yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang disebut dengan friksi spasial spatial frictions, yaitu perbedaan dalam satu wilayah diabaikan, sedangkan perbedaan antarwilayah diperbolehkan. 2. Wilayah Fungsional Wilayah fungsional kadang kala disebut juga sebagai wilayah nodal atau wilayah terkutub polarized region dan didefinisikan sebagai wilayah geografis yang menunjukkan suatu koherensi kecenderungan terpusat fungsional tertentu, dan terdapat saling ketergantungan antarbagiannya. Artinya, homogenitas dalam satu wilayah tidak lagi digunakan sebagai kriteria pembentukan wilayah. Bagian-bagian yang ada dalam satu wilayah bersifat heterogen, seperti kota dan desa, tetapi memiliki hubungan fungsional sehingga keduanya menjadi saling berkaitan. Oleh karena itu, dimungkinkan bahwa dalam suatu wilayah yang secara administratif didefinisikan sebagai kota, terdapat kawasan bukan perkotaan non-urbanized area. Pembahasan lebih detail tentang perkotaan akan dilakukan tersendiri dalam modul tentang perkotaan yang ditelaah oleh beberapa peneliti lain. Hubungan-hubungan fungsional tersebut biasanya terlihat dalam bentuk pergerakan barang, jasa, dan manusia dari satu bagian ke bagian lain yang berada dalam satu wilayah. Sebagai contoh, perjalanan ke tempat kerja atau ke tempat berbelanja yang memiliki akses penghubung pusat-pusat pekerjaan misalnya bisnis atau industri-industri pengolahan dan perbelanjaan pasar, mal, dan pertokoan dengan pusat-pusat subsider, seperti perumahan. Demikian pula dapat dilihat adanya arus pelajar mahasiswa dari suatu wilayah subsider ke pusat-pusat pendidikan universitas, akademi, tempat kursus. Konsep wilayah fungsional ini telah banyak digunakan oleh para ahli kewilayahan, dengan alasan bahwa pembentukan wilayah fungsional secara eksplisit mampu menangani berbagai masalah di dalam suatu wilayah dan mengedepankan dimensi spasial dalam analisisnya. Populasi dan industri tidaklah tersebar secara merata di seluruh ruang, tetapi berkumpul aglomerasi di lokasi-lokasi tertentu. Kecenderungan adanya aglomerasi ini dapat terlihat di semua tingkat agregasi spasial level wilayah. Adapun di tingkat nasional terdapat wilayah-wilayah inti dengan kepadatan penduduk yang tinggi, jumlah industri pengolahan yang besar, dan tingkat urbanisasi yang tinggi dibandingkan wilayah lain, padahal di setiap wilayah terdapat kota-kota dominan node, yakni kota-kota yang menjadi tujuan aliran berbagai input, barang, orang, dan komunikasi, sedangkan di dalam kota itu sendiri terdapat inti-inti yang lebih kecil yang menjadi pusat-pusat bisnis atau sosial, dan mudah dibedakan secara sepintas jika melihat dalam peta kepadatan suatu metropolitan dan sekitarnya. Sementara itu, di tingkat regional, wilayah dipandang terdiri atas berbagai node yang berbeda dalam ukuran kota besar, kota, dan kawasan perdesaan yang terkait bersama secara fungsional. Seperti telah disebutkan sebelumnya, keterkaitan fungsional itu tercermin dari adanya pergerakan orang, barang, dan komunikasi. Derajat asosiasi keterhubungan antara berbagai pusat diukur berdasarkan arah dan besar ukuran aliran misalnya, panggilan telepon, arus penglaju atau commuting flows, dan arus perdagangan. Jadi, yang diamati adalah arah dan intensitas aliran. Semakin besar daya tarik node-node tersebut, akan semakin besar pula intensitas aliran ke arahnya. Jika kita ingin memasukkan suatu kawasan ke dalam satu wilayah, ada kriteria yang perlu dijawab, menyangkut apakah kawasan tersebut memang memiliki keterkaitan yang lebih kuat nodal node yang ada di wilayah itu dibanding node lain di luar wilayah. Setiap wilayah akan memiliki satu atau lebih node, dan prinsip-prinsip dominansi dapat dipakai untuk menentukan apakah kawasan-kawasan pinggiran peripheral areas masuk dalam batas wilayah tersebut atau ke dalam wilayah lain. Salah seorang perintis konsep wilayah nodal, Ebeneezer Howard, setelah Perang Dunia II berpendapat bahwa pemecahan atas berbagai persoalan dalam mengelola kota-kota besar seperti London, terletak pada pengembangan kelompok kota baru yang dihubungkan dengan kota pusat menurut hubungan fungsional. Penekanan pada hubungan fungsional juga dikemukakan oleh Patrick Geddes dengan memperkenalkan suatu skema diagram “place-work-folk“. Selain itu, Geddes juga memperkenalkan istilah ‟wilayah-kota‟, yang kemudian menjadi istilah yang paling luas digunakan bagi wilayah nodal. Penelitian mengenai wilayah nodal dapat berupa pendekatan deduktif maupun pendekatan induktif. Sebuah contoh pendekatan wilayah nodal ialah konsep kawasan ekonomi fungsional functional economic area, FEA yang dibangun oleh Karl Fox Richardson, 1979. Konsep FEA menggambarkan beberapa jenis kriteria untuk menetapkan batas-batas suatu wilayah, yaitu kriteria penentuan batas terpenting dengan mengukur luas kawasan penglaju commuting area. Dengan demikian, FEA didefinisikan sebagai suatu wilayah kota yang berfungsi sebagai nodal, yaitu penentuan batas kota tersebut didasarkan kepada batas-batas penglaju terluar outer commuting limits. Menurut konsep ini, perekonomian nasional dibagi berdasarkan suatu sistem yang terdiri atas beberapa wilayah system of regions, yaitu setiap wilayah FEA berfungsi sebagai wilayah nodal. Beberapa masalah sehubungan dengan konsep FEA antara lain dengan berjalannya sistem desentralisasi di Inggris, konsep batas penglaju commuting boundary yang mengelilingi sebuah CBD central business district menjadi samar. Namun, ternyata cukup sulit untuk menentukan batas tersebut. Batas-batas politis dan administratif tidak dapat dengan mudah diubah begitu saja mengikuti batasan menurut FEA, sekalipun konsep tersebut dapat diterima secara luas. Artinya, ada perbedaan antara batas administratif yang ditetapkan secara politik dengan batas wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional ekonomi yang tinggi, misalnya secara ekonomi wilayah Jakarta sebenarnya mencakup Tangerang, Depok, dan Bekasi. Namun, secara administratif wilayah tersebut terpisah. Akibatnya, penyusunan perencanaan wilayah secara terintegrasi menjadi sulit untuk diwujudkan. Rekomendasi Buku & Artikel Terkait BACA JUGA Bentuk Kerja Sama Internasional dan Manfaatnya Bagi Negara Pendapatan Per Kapita dalam Pembangunan Ekonomi Negara Pengertian, Fungsi, dan Pembagian Lembaga Negara Pengertian Negara Disertai Fungsi dan Unsur-Unsurnya Pengertian Warga Negara Beserta Fungsi, Hak, dan Kewajibannya ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien 12 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik– Wilayah merupakan salah satu unsur konstitutif pembentuk suatu negara. Unsur tersebut bersifat mutlak dan harus ada. Tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, kedaulatan dan keberadaan suatu negara tidak akan negara menjadi tempat rakyat menetap dan pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya. Selain itu, wilayah juga menjadi simbol kedaulatan dan integritas kewilayahan. Baca juga Tujuan Negara Menurut Ahli Jenis wilayah suatu negara Wilayah negara terdiri dari darat, laut, udara, dan ekstrateritorial. Wilayah darat Wilayah darat suatu negara dibatasi dengan perjanjian antara negara yang bersangkutan dan negara tetangga. Batas negara bisa berupa batas alami dan buatan. Batas alami negara, seperti gunung atau sungai yang besar. Sementara batas buatan dapat berupa tembok dan patok. Wilayah laut Wilayah laut tidak dimiliki oleh semua negara. Negara-negara yang berada di tengah benua tentu tidak memiliki wilayah laut. Menurut Konvensi Laut 1982, wilayah laut suatu negara dibagi menjadi beberapa kategori, yakni Laut teritorial setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya 12 mil diukur dengan ditarik garis lurus dari pantai terluar. Zona bersebelahan lautan dengan jarak 12 mil dari batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai terluar. Zona Ekonomi Eksklusif ZEE wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil dari pantai. Di wilayah ini, negara yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam yang ada serta melakukan kegiatan ekonomi negara lain bebas berlayar atau terbang, atau memasang kabel dan pipa bawah laut di wilayah ZEE. Namun, negara berhak menangkap nelayang asing yang ketahuan menangkap ikan dalam ZEE-nya. Landas kontinen atau landas benua wilayah laut suatu negara yangbatasnya lebih dari 200 mil. Dalam wilayah ini, negara yang bersangkutan boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan syarat harus membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Wilayah udara Wilayah udara suatu negara berada di atas wilayah darat dan laut negara yang bersangkutan. Kekuasaan atas wilayah udara negara diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919. Dalam wilayah udaranya, negara yang bersangkutan boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Wilayah ekstrateritorial Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar negara tempat itu terletak di wilayah negara lain, namun, berdasarkan hukum internasional dianggap menjadi wilayah negara yang diwakili. Misalnya, kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Maka, tempat kedudukan kantor kedutaan itu menjadi ekstrateritorial negara Amerika Serikat. Baca juga Faktor-faktor Runtuhnya Negara Wilayah dapat bertambah Dalam hukum internasional, wilayah suatu negara mungkin saja bertambah. Terdapat beberapa cara bagi suatu negara untuk memperluas wilayahnya, yakni Akresi Penambahan wilayah yang disebabkan proses alamiah, seperti endapan lumpur yang membentuk pulau baru atau letusan gunung api di laut yang membentuk daratan baru. Cessi Penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan dengan suatu perjanjian yang mengakhiri perang. Okupasi Penguasaan suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Penguasaan wilayah ini harus ditunjukkan dengan tindakan simbolis, seperti pemancangan bendera atau proklamasi. Preskripsi Penguasaan suatu wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain secara damai dan de facto dalam kurun waktu tertentu. Aneksasi Penambahan wilayah secara paksa. Perolehan wilayah oleh negara baru Penambahan wilayah bagi negara-negara yang baru merdeka. Referensi Gatara, Asep Sahid dan Subhan Sofian. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pendidikan Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi. Bandung Fokusmedia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
perkembanganwilayah yang secara umum disebut kawasan strategis yang dibagi menjadi beberapa kepentingan yaitu pendayagunaan sumber daya dan teknologi, ekonomi, sosial
Perwilayahan adalah proses pengelompokkan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial. Metode perwilayahan di antaranya sebagai berikut. Penyamarataan wilayah generalisasi regional adalah suatu proses/usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting atau kurang relevan, dengan maksud untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. Delimitasi adalah cara-cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Delimitasi dibedakan dalam dua kelompok, yaitu generalisasi wilayah dengan cara kualitatif dan generalisasi wilayah dengan cara kuantitatif. Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis kedalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu. Penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman sifat dan semua individu. Semua individu dalam polulasi mendapatkan tempat dalam golongan masing-masing. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Makalahyang berjudul “Pendekatan Dalam Proses Departementalisasi” ini membahas mengenai pengertian dan penjelasan dari masing - masing pendekatan proses departementalisasi. Saya sadar bahwa dalam makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, Hal itu di karenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan saya. Oleh karena itu, saya NilaiJawabanSoal/Petunjuk DISTRIK Wilayah Yang Dibagi Untuk Tujuan Tertentu KAWASAN Wilayah NEGARA 1 organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2 kelompok sosial yang menduduki wilayah atau d... SISTEM 1 perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas - pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dal... CULIK Ambil anak atau orang untuk tujuan tertentu KELUYURAN Pergi ke mana-mana tanpa tujuan tertentu INSTITUSI Badan yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu RESERVAT Tanah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu KELANA Mengadakan perjalanan ke mana-mana tanpa tujuan tertentu KELUYUR Berkeluyuran pergi ke manamana, tanpa tujuan tertentu; EMBARA Pergi Kemana-Mana Tanpa Tujuan Dan Tempat Tinggal Tertentu POPULASI Kumpulan individu sejenis di wilayah dan waktu tertentu ENDEMIK Berkenaan dengan penyakit yang muncul dalam wilayah tertentu PLOT Rangkaian peristiwa dalam karya sastra dengan tujuan tertentu SURAT Kertas tertulis yang dikirim dengan maksud dan tujuan tertentu RITUAL Kegiatan untuk tujuan simbolis berdasarkan agama atau tradisi tertentu MOTIVASI Dorongan yang timbul untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu MERAMBANG-RAMBANG Berkeliling tanpa tujuan tertentu dia cuma ~ ke seluruh kota KOHABITASI Keadaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu tanpa membentuk koalisi politik SELEBARAN Lembaran kecil yang dibagi-bagikan kepada orang banyak untuk tujuan promosi, pamflet MATA Main ... mengadakan kontak dengan pihak lain untuk tujuan yang menguntungkan pihak tertentu KASAK-KUSUK Perbuatan mempengaruhi orang lain secara bersembunyi-sembunyi tidak terang-terangan dengan tujuan tertentu biasanya disampaikan dengan suara berbisik; USKUP Kat pemimpin keagamaan dalam agama Katolik yang diangkat oleh Paus, bertugas mengorganisasi pekerjaan dan tugas gereja dalam suatu wilayah tertentu; - agung ketua uskup; HOROSKOP 1 pengamatan posisi bintangbintang pd waktu tertentu, seperti pd hari lahir seseorang dengan tujuan untuk meramalkan masa depannya; 2 peta bintang ke... ORGANISME Bio makhluk hidup; susunan yang bersistem dari berbagai bagian untuk suatu tujuan tertentu; - akuatik organisme yang hidup di perairan - termofilik organisme yang tumbuh di atas suhu 45°C yI28E6O.wilayah yang dibagi untuk tujuan tertentu
